Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan kesalahannya, melainkan akibat kesalahan teknis yang dipicu oleh pengawas proyek baru.
Selain itu, ia juga mengungkapkan kendala perizinan dan pencairan dana proyek yang dinilainya bermasalah.
Tak hanya itu, Nurwakit juga menyoroti polemik seputar mobil pikap yang ia jaminkan, yang kemudian diposting untuk dijual tanpa sepengetahuannya.
Nurwakit menjelaskan bahwa awalnya pengawas proyek baru menilai tanah urukan yang digunakan tidak sesuai standar.
Oleh karena itu, pengawas tersebut meminta dilakukan penggalian ulang di area yang berdekatan dengan fondasi setinggi empat meter.
"Saya sudah menjelaskan penyebab runtuhnya pagar ini. Itu akibat kelalaian pengawas proyek baru yang meminta penggalian ulang di sekitar fondasi tanpa perhitungan matang," ujar Mohammad Nurwakit.
Namun, keputusan untuk menggali kembali fondasi itu dinilai berisiko.
Setelah penggalian selesai, area tersebut diuruk ulang dengan sirtu (pasir dan batu) dan divibro agar lebih padat. Sayangnya, proses vibro justru menyebabkan pergeseran tanah.
"Seberapa kuat pun batu kali yang digunakan, jika tanah yang telah divibro terkena air dalam jumlah besar, maka tanah tersebut akan mengalami pergeseran. Inilah yang terjadi setelah hujan lebat beberapa minggu setelah pengerjaan," jelasnya.
Akibatnya, pagar yang memiliki tinggi 4 meter dan tembok setinggi 2,5 meter tersebut roboh. Nurwakit mengklaim bahwa ia sudah memberikan peringatan kepada pihak terkait sebelum pengerjaan, tetapi instruksi dari pengawas tetap dijalankan.
Meski begitu, waktu itu ia mengaku siap bertanggung jawab dengan memperbaiki kembali pagar yang runtuh tersebut.
Salah satu poin krusial yang disoroti Nurwakit adalah klaim Doni Prabu dalam sebuah video klarifikasi.
Doni menyatakan bahwa perizinan showroom bukan tanggung jawab pemborong, melainkan diurus oleh konsultan. Namun, Nurwakit membantah pernyataan tersebut.
“Awalnya, saya sendiri yang mengurus perizinan. Karena harus fokus pada proyek, saya menyerahkannya kepada orang yang diberi kuasa langsung oleh Doni Prabu. Tapi dalam video klarifikasinya, Doni Prabu tidak mengakui hal itu. Kalau dia mau menyangkal, ya silakan, tapi faktanya memang seperti itu,” tegas Nurwakit.
Nurwakit menegaskan bahwa proses perizinan tidak seharusnya menjadi kendala utama dalam pengerjaan proyek.
Ia mengatakan bahwa semua dokumen sudah dipersiapkan dan dijalankan sesuai prosedur yang ada. Namun, belakangan pihak Prabu Motor menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak berasal dari mereka.
"Kalau memang dari awal ada yang salah dalam perizinan, kenapa proyek tetap berjalan? Kenapa masalah ini baru diangkat setelah proyek berjalan jauh?" tanyanya.
Ia menilai bahwa isu perizinan ini hanya dijadikan alasan untuk menutupi permasalahan utama, yaitu kesulitan dalam pencairan dana proyek.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam kondisi sulit menarik progres proyek, ia akhirnya meminta pinjaman uang kepada pihak Prabu Motor.
Ia menyerahkan mobil pikap Mitsubishi SS tahun 1995 beserta BPKB sebagai jaminan dan menerima pinjaman sebesar Rp 17 juta.
"Saya benar-benar butuh dana saat itu. Saya meminjam uang dengan menjaminkan mobil pikap saya, tapi tiba-tiba mobil itu sudah diposting di TikTok untuk dijual," kata Nurwakit.
Kesepakatan awalnya, pinjaman tersebut akan dipotong dari pembayaran proyek. Namun, dua hari kemudian, salah satu anak buahnya menemukan bahwa mobil tersebut telah diposting untuk dijual di akun TikTok Prabu Motor dengan harga Rp 24 juta.
"Secara logika, apa iya harga pikap tahun 1995 hanya Rp 17 juta? Kalau saya sendiri yang menjual, tentu saya akan menjual dengan harga yang sesuai. Tapi di sini, mobil saya sudah diposting begitu saja tanpa ada kesepakatan lebih lanjut," tegasnya.
Nurwakit mengaku kecewa dengan tindakan tersebut, karena menurutnya, mobil yang ia jaminkan hanya untuk pinjaman sementara, bukan untuk langsung diperjualbelikan.
Nurwakit juga menyatakan bahwa proyek ini dikerjakan dengan sistem pembayaran progres, di mana kontraktor mendapatkan dana bertahap berdasarkan kemajuan proyek.
Namun, ia menyebutkan bahwa proses pencairan dana selalu dipersulit dengan berbagai alasan.
"Saya tidak sendiri. Banyak kontraktor lain yang juga mengalami hal yang sama. Tidak ada satu pun yang dibayar 100%," ungkapnya.
"Saya dan tim saya sudah bekerja maksimal. Material juga sudah kami siapkan dengan biaya yang tidak sedikit. Mayoritas dana Rp 800 juta yang digunakan bukan uang saya sendiri, tapi uang dari teman-teman yang membantu menyediakan material," ujarnya.
Menurutnya, pihak pemilik proyek terus mencari-cari kesalahan sebagai alasan untuk menunda pembayaran.
Bahkan, ada kontraktor yang harus menyerahkan jaminan agar bisa mencairkan dana proyek.
"Ada teman saya yang harus menjaminkan sertifikat tanah agar proyek ini bisa terus berjalan. Ini sudah di luar batas kewajaran," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya tetap akan memperjuangkan hak-hak para pekerja yang telah bekerja di proyek ini.
"Saya hanya ingin hak-hak pekerja dibayarkan. Mereka sudah bekerja keras, dan upah mereka harus segera ditunaikan," kata Nurwakit.
Baginya, ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal keadilan bagi mereka yang sudah bekerja keras di lapangan.
"Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Itu bukan hanya aturan dalam bisnis, tetapi juga ajaran dalam agama," pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam proyek showroom Prabu Motor, Nurwakit mengerjakan pembangunan kantor dua lantai, pagar keliling, fondasi joglo, gapura, paving, dan saluran dengan nilai SPK sebesar Rp 5.043.700.000.
Dari total tersebut, Doni telah membayar Rp 2.091.063.000, sementara sisa pembayaran yang belum diterima mencapai Rp 800 juta.
Selain Nurwakit, persoalan proyek yang terkait dengan Prabu Motor juga menimpa kontraktor lain.
Sugeng Harianto, kontraktor asal Desa Geger, Madiun, juga mengungkapkan kendala dalam pencairan dana proyek dalam pemasangan paving di showroom Prabu Motor. (Tim/Red)
Posting Komentar