Tingkat Kemiskinan Ponorogo Menurun, BPS Ungkap Penyebab Utama

Kepala BPS Ponorogo, Evy Trisusanti. (Foto: dok. Gardajatim.com)

GARDAJATIM.COM: Badan Pusat Statistik (BPS) Ponorogo mencatat garis kemiskinan di wilayah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024, menjadi Rp.413.619 per kapita per bulan, dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,11 persen.

Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala BPS Ponorogo, Evy Trisusanti menjelaskan, bahwa metode penghitungan kemiskinan menggunakan data pengeluaran rumah tangga yang dikumpulkan melalui survei.

“Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan makanan dan non-makanan. Survei kami melibatkan sekitar 80 komoditas makanan dan 50 komoditas non-makanan,” ujarnya, Kamis (23/1/2025).

Data kemiskinan dihitung dua kali dalam setahun, pada Februari dan Maret, dengan pelaksanaan yang telah dimajukan selama dua tahun terakhir untuk mendukung monitoring makroekonomi.

Evy menekankan pentingnya pembaruan data agar program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.

“Idealnya, ketika pemerintah ingin memberikan bantuan, data kemiskinan harus selalu diperbarui agar bantuan tersebut tepat sasaran,” tambahnya.

BPS mencatat, salah satu penyebab utama penurunan kemiskinan pada tahun 2024 adalah keberlanjutan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada 2023.

Namun, inflasi lokal akibat kenaikan harga bahan pokok juga memengaruhi garis kemiskinan.

Selain itu, kebijakan pemerintah, termasuk momentum Pemilu 2024, turut memberikan dampak pada angka kemiskinan.

Menurut BPS, pertumbuhan sektor UMKM dan peningkatan kunjungan wisata ke Ponorogo juga menjadi faktor signifikan dalam menurunkan garis kemiskinan.

“Kunjungan wisata dan pertumbuhan UMKM membantu memutar perekonomian lokal. Peluang membuka usaha mandiri, sekecil apa pun, juga berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan,” terangnya.

Ke depan, survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2025 yang menggunakan instrumen core akan menjadi dasar pengumpulan data kemiskinan.

Selain itu, Evy menegaskan bahwa meskipun pemerintah telah menyasar 40 persen masyarakat miskin melalui bantuan sosial, data yang terus diperbarui tetap menjadi kunci agar seluruh warga yang membutuhkan mendapatkan bantuan dengan tepat. (Fjr)