Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik 11 pimpinan eselon I baru di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
GARDAJATIM.COM: Dalam upaya mendukung pencapaian Asta Cita Presiden-Wakil Presiden RI, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, melantik 11 pimpinan baru eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI).
Pelantikan ini diharapkan memperkuat langkah Kemenkum dalam melaksanakan tugas-tugas utama, terutama terkait reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi.
Menteri Supratman menyampaikan, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat khusus pada Kemenkum untuk memprioritaskan Asta Cita poin ke tujuh, yakni memperkokoh reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil,” ujar Supratman dalam pidatonya di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Ia juga menekankan pentingnya para pejabat baru bekerja maksimal demi kepentingan bangsa.
"Jabatan dan kekuasaan pasti berakhir. Entah kita ikhlas atau tidak, kekuasaan itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita buat bersama yang terbaik bagi bangsa dan negara” terangnya.
Supratman juga menekankan, bahwa ada lima poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kemenkum.
"Yang pertama jaga integritas dan akuntabilitas; kemudian dukung reformasi birokrasi; lalu kembangkan kompetensi dan profesionalisme; dan perkuat sinergi antar-Kementerian; serta berikan keteladanan dan semangat," tandasnya.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 169/TPA Tahun 2024, sejumlah posisi penting di Kemenkum diisi oleh tokoh-tokoh berpengalaman.
Di antaranya, Komjen Pol. Dr. Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dr. Dhahana Putra sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Ir. Razilu sebagai Dirjen Kekayaan Intelektual, Irjen Pol. Dr. Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum, dan Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Pejabat baru lainnya mencakup Dr. Widodo sebagai Dirjen Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan SDM.
Posisi staf ahli pun diisi tokoh-tokoh berpengalaman, termasuk Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkum. (Hms/Red)
Posting Komentar