Sugeng Santoso, SP, M.Sc, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pacitan. (Foto:Eko Purnomo)
GARDAJATIM.COM: Pupuk merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi para petani, terlebih saat mulai memasuki musim tanam padi saat ini.
Ketersediaan pupuk menjadi faktor penentu angka keberhasilan panen bagi para petani. Selain soal ketersediaan, masalah harga juga menjadi tantangan petani dalam memperoleh pupuk untuk tanamanya.
Besarnya biaya untuk pembelian pupuk turut menjadi perhatian serius dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Presiden Prabowo melalui menteri Pertanian, tahun 2024 ini menambah jumlah kuota subsidi pupuk untuk para petani, sebesar 100 persen dari alokasi yang ada.
Menurut Sugeng Santoso, SP, M.Sc, Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pacitan menjelaskan bahwa, pemerintah pusat saat ini menggalakkan gerakan ketahanan pangan merah putih untuk mendukung program presiden, yaitu makan bergizi gratis.
Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pacitan
Gerakan itu mengkolaborasikan kementerian pertanian dengan instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
"Kemarin dibahas di kementerian yang juga menghadirkan perwakilan kepala desa se-Indonesia. Ada sekitar 1.500an kepala desa yang hadir. Dan ada beberapa kepala desa yang menyampaikan belum ada tambahan pupuk, pupuk sulit dan lain-lain," kata Sugeng saat di wawancarai dikantornya. Kamis (07/11/2024).
Bahkan menurut Sugeng, pada kegiatan itu awalnya menteri Pertanian sampai menginstruksikan untuk mencopot beberapa manajer Pupuk Indonesia karena di anggap menghambat pendistribusian pupuk. Akan tetapi setelah di cek, di telusuri dan diklarifikasi, itu hanya mis informasi di level kepala desa.
Kabupaten Pacitan sendiri tahun 2024 ini mendapatkan kuota tambahan pupuk subsidi sebesar 100 persen dari kuota alokasi awal.
"Pada tahun 2024, untuk pupuk urea alokasinya hampir 50 persen dari e-RDKK dan untuk pupuk NPK hampir 30 persen dari e-RDKK, ini untuk kuota induk," terangnya.
"Kemudian pada pada awal jabatan pemerintahan Presiden Prabowo, menteri Pertanian meminta tambahan kuota pupuk subsidi untuk para petani dan itu disetujui oleh presiden. Sehingga langsung dinaikkan 100 persen dari kuota awal. Jadi saat ini kuota alokasi pupuk subsidi kita untuk Urea hampir 100 persen dari e-RDKK, dan NPK 60 persen dari e-RDKK,"beber Sugeng.
Sugeng mengatakan, untuk tahun 2024 ini kabupaten Pacitan mendapatkan kuota pupuk subsidi sebanyak 24.673 ton setelah mendapatkan kuota tambahan dari pusat. Kuota tersebut meliputi, Urea 12.900 Ton, Pupuk NPK 11.750 ton dan untuk pupuk NPK formula khusus 23 ton.
.jpeg)
Pupuk bersubsidi di gudang distributor Pupuk Indonesia
Pihaknya menjelaskan bahwa serapan dan pendistribusian pupuk ke para petani sampai dengan saat ini, Kamis (07/11/2024) sudah mencapai 70 persen.
Ia mengatakan bahwa, kuota tambahan pupuk subsidi dari pemerintah pusat saat ini juga sudah diterima oleh Pemkab dan langsung ditindaklanjuti dengan SK Bupati Pacitan.
Menurutnya, kendala penyerapan biasanya karena para petani menunggu musim penghujan atau musim tanam padi. Tetapi dirinya yakin, meskipun waktu tinggal tersisa 2 bulan tapi serapan pupuk pasti akan selesai.
"Kami mendorong para petani untuk segera mengambil pupuk sesuai dengan kuotanya, karena apabila tidak terserap, bukan tidak mungkin tahun depan akan dikurangi," jelas Sugeng.
Dirinya menegaskan bahwa, kemungkinan kabupaten Pacitan tidak akan mengalami permasalahan kelangkaan pupuk subsidi dengan adanya tambahan kuota dari pemerintah pusat.
Tetapi terkadang kendala di tingkat petani itu kurang pahamnya masyarakat terkait dengan mekanisme untuk mendapatkan pupuk subsidi.
"Bahkan pernah kemarin ada petani yang di depan kantor, saat di tanya soal pupuk, menjawab bahwa pupuk langka dan sulit mendapatkan pupuk subsidi. Ternyata setelah di telusuri petani tersebut tidak terdaftar sebagai kelompok tani. Tentunya mereka tidak bisa mendapatkan kuota subsidi pupuk,"jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pupuk subsidi tidak perlu menggunakan kartu tani.
"Kemarin instruksi dari pak menteri langsung, tidak usah menggunakan kartu tani, gunakan saja KTP untuk mengambil pupuk subsidi,"terangnya.
"Jadi pupuk subsidi alokasinya untuk petani yang sudah menjadi anggota kelompok tani yang resmi. Untuk pembelian, petani bisa langsung datang ke kios yang sudah di tunjuk oleh distributor dengan membawa KTP. Kios pasti sudah tahu alokasinya berapa sesuai dengan identitas masing-masing petani," tambahnya.
Selain itu, Sugeng menjelaskan, untuk pengambilan pupuk subsidi juga bisa secara komulatif melalui kelompok tani, dengan syarat yang datang ke kios harus membawa KTP asli dan anggota yang diwakili harus menyertakan foto copy KTP. Tetapi biasanya di sertai surat kuasa dari desa yang menerangkan bahwa orang tersebut mewakili kelompok tani.
Ia mengatakan bahwa sebenarnya untuk permasalahan distribusi merupakan ranahnya distributor dari Pupuk Indonesia.
Pupuk Indonesia sudah menunjuk distributor-distributor di masing-masing kabupaten/kota.
"Distributor tersebut akan menunjuk kios di masing-masing wilayah. Dan masing-masing kios akan membawahi beberapa desa," kata Sugeng.
Memang penerapan di lapangan, terkadang para kelompok tani ini mempihak ke-tigakan pengambilan pupuk subsidi, karena keterbatasan finansial dan saat mengambil di kios harus dibayar secara cash.
Sehingga itulah yang membuat terkadang pupuk di kios dan di pihak ketiga terjadi perbedaan harga. Hal itu merupakan kesepakatan di masing-masing kelompok tani.
Tetapi terkadang masalah yang terjadi di masyarakat adalah, ketika pihak ketiga sebagai kepanjangan tangan dari kios menjual kuota petani ke orang lain karena pupuk yang tidak segera di ambil oleh yang bersangkutan.
Biasanya kuotanya akan diberikan kepada petani yang lain yang mampu membeli lebih dahulu.
Sugeng mengatakan bahwa dinas DKPP sebenarnya mengingingkan agar distributor membuat kios di masing-masing desa. Tetapi hal itu tidak berjalan karena keuntungan dari pendistribusian pupuk subsidi ini hanya 700 rupiah persak, jadi semakin banyak kios, presentasi keuntunganya pun juga semakin kecil.
Menurut Sugeng, untuk saat ini di kabupaten Pacitan hanya ada sekitar 3 Distributor, dan di satu kecamatan hanya ada 3 sampe 4 kios yang mencover puluhan desa. Sehingga para petani yang jauh dari kios memang harus mengeluarkan biaya untuk tranport akomodasi. (Eko)
Posting Komentar