Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD Kabupaten Madiun, Senin (4/11/2024) Foto: Gardajatim
GARDAJATIM.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna untuk membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Madiun tahun 2025, Senin (4/11/2024).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD ini dihadiri oleh Ketua DPRD Ferry Sudarsono, anggota DPRD, pimpinan fraksi, Penjabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Dalam rapat ini, setiap fraksi menyampaikan pandangan, evaluasi, dan rekomendasi mengenai rancangan anggaran yang diajukan eksekutif.
Berbagai isu utama yang menjadi perhatian meliputi kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan program pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Mashudi, menyoroti pentingnya penguatan ekonomi lokal untuk membuka lapangan kerja baru.
"Kami meminta anggaran ini lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal agar mampu membuka lapangan pekerjaan baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas," ungkap Mashudi.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program, khususnya di bidang infrastruktur.
Fraksi Golkar juga menyoroti beberapa proyek infrastruktur yang masih belum terealisasi, seperti pembangunan Jembatan Desa Klumutan yang tertunda.
"Pembangunan Jembatan Desa Klumutan harus segera diselesaikan mengingat urgensinya bagi mobilitas warga. Kami berharap ini dapat menjadi prioritas," tambah Mashudi.
Selain itu, mereka menyebut perlunya perhatian terhadap jalan penghubung antardesa di Kecamatan Gemarang, Kare, dan Desa Wonoasri yang dinilai masih kurang optimal.
Di sektor pertanian, fraksi tersebut mengusulkan subsidi khusus bagi petani menjelang musim tanam.
"Kabupaten Madiun merupakan penopang ketahanan pangan nasional, jadi sudah selayaknya petani mendapatkan perhatian dan dukungan, terutama saat musim tanam tiba," kata Mashudi.
Sementara itu, beberapa fraksi juga mengangkat isu kesehatan. Mereka meminta kejelasan mengenai penyebab penonaktifan kartu identitas kesehatan/BPJS yang merugikan masyarakat.
"Kami berharap masalah penonaktifan BPJS segera diatasi. Layanan kesehatan harus selalu tersedia bagi masyarakat tanpa hambatan," ujar seorang perwakilan dari fraksi lain.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, eksekutif dijadwalkan untuk memberikan tanggapan pada sesi berikutnya.
Rapat Paripurna ini menjadi langkah awal penting dalam proses penyusunan APBD 2025, dengan harapan agar anggaran tahun depan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan mendukung visi pembangunan berkelanjutan bagi Kabupaten Madiun.
"Melalui diskusi yang terbuka ini, kami berharap RAPBD 2025 dapat disusun sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat," tutup Ketua DPRD Ferry Sudarsono. (Arg/Red)
Posting Komentar