Mahasiswa dan aktivis dari berbagai aliansi menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Ponorogo, Jumat (23/08/2024). (Foto: Minul Anggraeni/gardajatim)
GARDAJATIM.COM: Ratusan mahasiswa dan aktivis dari berbagai aliansi menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Ponorogo pada hari ini, Jumat (23/08/2024).
Aksi yang bertajuk "Peringatan Darurat" ini dimulai dengan berjalan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo.
Sebagai bentuk protes terhadap penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat calon kepala daerah pada Pilkada 2024 mendatang.
Selain mahasiswa dan aktivis, aksi ini juga diikuti oleh aliansi jurnalis, masyarakat sipil, dan berbagai elemen lainnya.
Para demonstran berkumpul untuk mengawal putusan MK dan menuntut agar aspirasi mereka didengar oleh para pemangku kebijakan.
Ricky Irwan, perwakilan dari Aliansi PMII, menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami krisis, di mana kebijakan hanya menguntungkan kalangan elit yang memiliki kepentingan pribadi.
Ia menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam mempertahankan keputusan-keputusan yang sejatinya harus mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya.
"Demokrasi di Indonesia mengalami kekacauan, yang mana demokrasi hanya digunakan di kalangan elit yang memiliki kepentingan. Hal ini juga menggugat keputusan tentang RUU tentang pencalonan kepala daerah yang tidak tepat. Sebagai mahasiswa, kita harus peka dan mempertahankan keputusan-keputusan ini agar mensejahterakan rakyat, bukan malah menyusahkan," ujar Ricky.
Senada dengan Ricky, Hisyam Al Fajri dari Aliansi HMI menekankan bahwa RUU terkait pencalonan kepala daerah harus segera dicabut dan tidak disahkan, karena dianggap hanya menguntungkan kalangan elit.
"RUU ini harus segera dicabut dan jangan sampai disahkan karena ini dianggap peraturan yang hanya mementingkan orang-orang elit," tegas Hisyam.
Agus Miftah dari Aliansi IMM turut menyuarakan penolakannya terhadap RUU tersebut. Ia menyebut aksi ini sebagai bentuk perlawanan yang harus terus digelorakan hingga RUU tersebut benar-benar dibatalkan.
"Aliansi ini merupakan bentuk perlawanan mengenai RUU tentang pencalonan kepala daerah yang tidak tepat yang harus segera dibatalkan dan jangan sampai disahkan," kata Agus.
Zahotul Azihzah, salah satu peserta aksi, menyampaikan pesan kepada para peserta agar tetap bersemangat dalam perjuangan ini. Ia juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam mengawal demokrasi dan kebijakan publik.
"Semoga aksi yang kita lakukan hari ini benar-benar membuahkan tindakan nyata sesuai dengan harapan kita bersama. Mahasiswa perempuan harus tetap semangat berjuang, mengawal, dan terlibat dalam segala kepentingan, termasuk kebijakan pemerintah dan perumusan peraturan. Suara perempuan harus tetap terlihat dan ada," ujar Zahotul.
Aksi ini diharapkan dapat membuka mata para pemangku kebijakan terkait pentingnya mendengarkan aspirasi rakyat demi menjaga kelangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia.
Pewarta: Minul Anggraeni
Editor: Arga Narulata
Posting Komentar