Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico.
Gardajatim.com - Presiden Joko Widodo menekankan peran krusial Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memastikan kelancaran dan ketepatan program pembangunan nasional.
Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Rabu (22/5/2024).
Presiden mengibaratkan BPKP sebagai rel yang memastikan kereta pembangunan berjalan lurus dan mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.
“Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas,” ujar Presiden.
Jokowi menekankan, bahwa peran pengawasan BPKP bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mencegah penyimpangan dengan memberikan arahan yang tepat.
“Mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan. Fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah,” tegas Presiden.
Presiden juga menyoroti pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam menghadapi tuntutan masyarakat dan kompetisi antarnegara yang semakin ketat.
Jokowi menginstruksikan BPKP untuk berinovasi melalui pemanfaatan teknologi modern dalam pengawasan.
“Sekarang sudah banyak tools seperti platform redetection dan exclusion system untuk warning, blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain, rescoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran, sistem robotik proses automation untuk otomatisasi pengawasan, dan sensor internet of thing serta citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan,” jelas Jokowi.
Dalam acara tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang hadir secara virtual, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Pernyataan Presiden ini menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mengawal pembangunan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat, dengan pengawasan yang efektif dan efisien dari BPKP. (***)
Posting Komentar