Gardajatim.com - Kenaikan harga beras di Indonesia menjadi salah satu isu yang menarik perhatian publik. Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab kenaikan harga beras, namun dua faktor yang paling sering disebutkan adalah perubahan iklim dan kebijakan pemerintah. Pertanyaannya, faktor mana yang lebih berpengaruh dan bagaimana solusinya?
Presiden Joko Widodo menyatakan, bahwa perubahan iklim dan cuaca menjadi faktor utama yang menyebabkan gagal panen di banyak daerah, sehingga mengurangi produksi beras nasional.
Perubahan iklim memang menjadi fenomena global yang berdampak pada sektor pertanian, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain.
Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), perubahan iklim dapat menurunkan produktivitas tanaman pangan hingga 30 persen pada tahun 2050.
Namun, perubahan iklim bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi harga beras. Kebijakan pemerintah juga berperan penting dalam mengatur pasokan dan permintaan beras di pasar.
Beberapa kebijakan yang dikritik oleh masyarakat dan pakar adalah impor beras, harga eceran tertinggi (HET), dan bantuan pangan berupa beras.
Kebijakan-kebijakan ini dinilai tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan bahkan kontraproduktif dalam menstabilkan harga beras.
Impor beras dianggap sebagai solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar masalah, yaitu rendahnya produktivitas dan kualitas beras lokal. Impor beras juga berpotensi merugikan petani lokal, yang harus bersaing dengan beras impor yang lebih murah.
Selain itu, impor beras juga rentan terhadap praktik monopoli dan korupsi, yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
HET beras ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga beras yang tidak wajar.
Namun, HET beras seringkali tidak sesuai dengan kondisi pasar, sehingga menyulitkan pedagang dan petani untuk menjual beras mereka.
HET beras juga tidak mempertimbangkan perbedaan kualitas dan jenis beras, sehingga mengurangi insentif bagi petani untuk meningkatkan kualitas beras mereka.
Bantuan pangan berupa beras ditujukan untuk meringankan beban masyarakat miskin yang terdampak oleh kenaikan harga beras.
Namun, bantuan ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah, dan tidak tepat kualitas.
Bantuan ini juga dapat mengganggu mekanisme pasar, karena dapat menurunkan permintaan beras komersial dan mengurangi pendapatan petani.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga beras di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu perubahan iklim dan kebijakan pemerintah.
Kedua faktor ini saling berkaitan dan membutuhkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Solusi yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, misalnya dengan mengembangkan varietas beras yang tahan terhadap kekeringan, banjir, hama, dan penyakit, serta mengoptimalkan penggunaan air, lahan, dan pupuk.
- Mendorong diversifikasi pangan, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap beras sebagai sumber karbohidrat utama, dan menggantinya dengan sumber karbohidrat lain, seperti jagung, singkong, ubi, dan gandum. Diversifikasi pangan dapat mengurangi permintaan beras dan meningkatkan ketahanan pangan.
- Merevisi kebijakan impor beras, HET beras, dan bantuan pangan berupa beras, agar lebih sesuai dengan kondisi pasar, kebutuhan masyarakat, dan kesejahteraan petani. Kebijakan-kebijakan ini harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta didukung oleh data dan informasi yang akurat dan terkini.
- Meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu dengan memberikan bantuan dan insentif yang memadai, seperti subsidi, kredit, asuransi, irigasi, dan penyuluhan. Kesejahteraan petani dapat meningkatkan motivasi dan kapasitas mereka untuk menghasilkan beras yang berkualitas dan berdaya saing.
Kenaikan harga beras di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan multidimensi, yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana dan instan. Diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk mencari solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. (*/red)
Posting Komentar